PENERAPAN SISTEM LAYANAN DIGITAL ONLINE SINGLE SUBMISSION PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH PANGAN DI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

Masih kurangnya pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan di Kecamatan Malili yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sementara tahapan keamanan produk olahan pangan dimulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), selanjutnya Penerbitan Nomor Produksi Industri Rumah Tangga (No. PIRT) dan Sertifikat Halal. Oleh sebab itu, penerapan sistem layanan digital Online Single Submission penerbitan NIB bagi IKM Pangan di Kecamatan Malili perlu ditingkatkan karena merupakan titik awal dari prosedur administrasi legalitas usaha untuk menghasilkan dan menjamin produk pangan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Permasalahan yang secara rinci diteliti adalah mengenai penyelenggaraan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha IKM Pangan yang ada di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaran pelayanan penerbitan NIB IKM Pangan. Objek penelitian adalah sistem pelayanan penerbitan NIB melalui sistem Online Single Submission di Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Pada penelitian ini menggunakan kerangka penelitian sistem informasi layanan digital yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilya. Hasil penelitian ini menunjukkan pada aspek input, untuk indikator data pelaku usaha kendalanya alamat pelaku IKM telah sesuai dengan yang tercantum di KTP tetapi ada yang tidak valid, menyebabkan tahapan tidak bisa dilanjutkan sampai data divalidasi kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada aspek proses, sosialisasi, pengolahan data dan pengawasan semuanya belum berjalan efektif. Pada aspek output secara umum seluruh penerbitan NIB IKM pangan di Kecamatan Malili dilakukan melalui Dinas PM & PTSP Kabupaten Luwu Timur serta pendampingan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Jika dilakukan secara mandiri oleh pelaku IKM pangan dibutuhkan pemahaman dan waktu yang lebih panjang karena jika usahanya memiliki risiko menengah tinggi dan tinggi dibutuhkan verifikasi dari pemerintah daerah.
Kata Kunci : Penerapan Kebijakan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelayanan Publik, Pelaku Usaha dan Akuntabilitas.