IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR DPRD LUWU TIMUR

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan sejumlah tempat sebagai kawasan tanpa rokok. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 4 ayat 1 pada Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok bahwa lokasi yang dilarang untuk merokok diantaranya yaitu Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor DPRD Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di DPRD. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Informan dalam penelitian yaitu sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor DPRD Luwu Timur belum maksimal, dari faktor komunikasi pelaksanaan sosialisasi saat ini masih terbatas melalui penyampaian pada saat rapat internal, sosialisasi secara formal kepada masyarakat dan pihak DPRD Luwu Timur belum dilaksanakan, serta sosialisasi dalam bentuk media informasi masih minim, berdasarkan sumber daya sudah mendukung dari segi sumber daya manusia, anggaran dan peralatan, pihak DPRD telah mengeluarkan anggaran untuk membangun tempat khusus merokok atau pojok rokok sebagai sarana pendukung kebijakan tersebut. Berdasarkan disposisi, sikap ketegasan dan komitmen dari pimpinan DPRD masih kurang optimal hal tersebut terlihat dengan masih adanya pegawai yang merokok di area kantor DPRD, serta berdasarkan struktur birokrasi, belum adanya standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.