IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR KETENAGAAN PADA SISTEM PENEMPATAN TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN DI PUSKESMAS LINGKUP KOTA PALOPO

Dalam penempatan tenaga kesehatan di puskesmas terpencil sering menemui kendala. Faktor geografis merupakan kendala utama karena jarak puskesmas dengan tempat tinggal sangat jauh, sehingga tenaga yang ditempatkan disana merasa berat dan penuh pertimbangan untuk kesana, kalaupun terpaksa harus kesana, mereka tiba ditempat tugas sangat terlambat, kemudian setelah tiba ditempat tugas, belum lama bertugas sudah berusaha untuk minta pindah ke Puskesmas lain. Berbagai permasalahan ini menunjukkan bahwa pentingnya sistem penataan penempatan tenaga fungsional kesehatan di Puskesmas yang lebih baik sehingga sesuai standar yang telah ditentukan dan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas, oleh karena itu dalam hal ini sangat diperlukan analisis bagaimana implementasi kebijakant erkait standar tenaga kesehatan dalam sistem penempatan tenaga fungsional kesehatan di Puskesmas dapat berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada. Penelitian menggunakanj enis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisa data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan realistis dengan sosio-kultur yang mengadadi level pelaksana kebijakan.ketika ukuran atau tujuan kebijakan tertentu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga. Sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staf sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana.Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi phisikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan..Dalam ini sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan.Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementas ikebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan; Ketenagaan, Puskesmas, Kota Palopo