PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa,
“Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Adapun
temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lainnya terhadap Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar. Diantaranya, Pemerintah
Kota Makassar menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), kesalahan penganggaran atas belanja modal dan
belanja barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah
Kota Makassar yang mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan
daerah.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
pengawasan Inspektorat Daerah pada pengelolaan keuangan daerah
Kota Makassar.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan cara
melakukan wawancara kepada 7 informan, observasi, dan telaah
dokumen. Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini yaitu
mengumpulkan, memeriksa, mengelompokkan, serta mengolah data hasil
penelitian melalui reduksi data, penyajian data, serta membuat
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Inspektorat
Daerah Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar masih
terdapat faktor persepsi dari segi ketepatan waktu dan keakuratan laporan
keuangan. Adapun saran rekomendasi dalam penelitian ini, Inspektorat
Daerah Kota Makassar harus lebih tegas terhadap Satuan Kerja
Perangkat daerah (LKPD) dalam melakukan pengumpulan data untuk
mendukung tercapainya ketepatan waktu dalam pemeriksaan. Dan
begitupun pihak auditor diharuskan untuk tepat waktu dalam menjalankan
pemeriksaannya.
Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat Daerah, Pengelolaan Keuangan