PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

St., Nur Aziza (2022) PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR. Other thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.

[thumbnail of 1. SAMPUL LUAR.pdf] Text
1. SAMPUL LUAR.pdf

Download (150kB)
[thumbnail of 2. HALAMAN PENGESAHAN.pdf] Text
2. HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (208kB)
[thumbnail of 3. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf] Text
3. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (450kB)
[thumbnail of 4. SURAT PERNYATAAN.pdf] Text
4. SURAT PERNYATAAN.pdf

Download (343kB)
[thumbnail of 6. ABSTRACT.pdf] Text
6. ABSTRACT.pdf

Download (548kB)
[thumbnail of 7. KATA PENGANTAR.pdf] Text
7. KATA PENGANTAR.pdf

Download (157kB)
[thumbnail of 8. DAFTAR ISI.pdf] Text
8. DAFTAR ISI.pdf

Download (129kB)
[thumbnail of 11. BAB I PENDAHULUAN.pdf] Text
11. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (208kB)
[thumbnail of 12. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf] Text
12. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf

Download (296kB)
[thumbnail of 13. BAB III METODE PENELITIAN.pdf] Text
13. BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (246kB)
[thumbnail of 14. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf] Text
14. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (184kB)
[thumbnail of 17. LAMPIRAN DAN BIODATA.pdf] Text
17. LAMPIRAN DAN BIODATA.pdf

Download (3MB)

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa,
“Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Adapun
temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lainnya terhadap Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar. Diantaranya, Pemerintah
Kota Makassar menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), kesalahan penganggaran atas belanja modal dan
belanja barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah
Kota Makassar yang mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan
daerah.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
pengawasan Inspektorat Daerah pada pengelolaan keuangan daerah
Kota Makassar.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan cara
melakukan wawancara kepada 7 informan, observasi, dan telaah
dokumen. Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini yaitu
mengumpulkan, memeriksa, mengelompokkan, serta mengolah data hasil
penelitian melalui reduksi data, penyajian data, serta membuat
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Inspektorat
Daerah Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar masih
terdapat faktor persepsi dari segi ketepatan waktu dan keakuratan laporan
keuangan. Adapun saran rekomendasi dalam penelitian ini, Inspektorat
Daerah Kota Makassar harus lebih tegas terhadap Satuan Kerja
Perangkat daerah (LKPD) dalam melakukan pengumpulan data untuk
mendukung tercapainya ketepatan waktu dalam pemeriksaan. Dan
begitupun pihak auditor diharuskan untuk tepat waktu dalam menjalankan
pemeriksaannya.
Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat Daerah, Pengelolaan Keuangan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara > 2022
Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara
Depositing User: Teknologi Informasi
Date Deposited: 08 Aug 2024 07:47
Last Modified: 08 Aug 2024 07:47
URI: https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/498

Actions (login required)

View Item
View Item