IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar kepada kas negara yang
sangat berpengaruh di berbagai kota-kota besar di Indonesia terkhusus di Kota
Makassar, dilihat dari penurunan jumlah wajib pajak di Kota Makassarselama tiga tahu
terakhir mejadi bukti bahwa dalam mengimplementasikan Penagihan Pajak Daerah dan
Retribusi terdapat kendala didalamnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan
Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi di Kota Makassar dan Bagaimana peran Badan
Pendapatan Daerah dalam menangani wajib pajak di Kota Makassar.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
dan menggunakan pendekatan deskriptif mendukung dan mengetahui ha yang
mendalam tentang penagihan pajak daerah. Kemudian teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara dan studi dokumen serta menggunakan teknik triangulasi waktu
dalam mengelolah data.
Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab kurangnya jumlahwajib pajak
di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar akibat kurangnya sosialisasi secara
langsung yang dilakukan dari pemerintah sendiri dan masih kurangnya pengawasan
serta koordinasi yang menjadi dampak yang telah dihasilkan dari penagihan pajak
daerah yang tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Maka dari itu peneliti
mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan yakni, membuat logo Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar beserta barcode kepada wajib pajak, program
sosialisasi yang berkala dan berkoordinasi disetiap kecamatan, keakuratan data terkait
data wajib pajak restoran dan hotel di Kota Makassar dengan berlandaskan Peraturan
Daerah No. 2 Tahun 2018 Tentang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi,
pemanfaatan teknologi media sosial, dan memperketat pengawasan terhadap wajib
pajak.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penagihan Pajak, Alternatif Kebijakan