PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DALAM PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN LUWU TIMUR

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah minimnya informasi dan dokumentasi yang tersedia di website PPID, daftar informasi publik belum terkumpul secara maksimal, hanya 43 OPD atau 84% yang telah menyampaikan daftar informasinya, upload DIP hanya dilaksanakan oleh Admin PPID Utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa strategi yang sebaiknya dilakukan dalam rangka mengoptimalkan peran PPID Pelaksana dalam penyediaan informasi yang ada di OPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan telaah dokumen kemudian dianalisis mendalam untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan peran PPID Pelaksana dalam penyediaan informasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Proses pengumpulan data dan informasi OPD masih belum optimal, karena masih kurangnya kesadaran dari unit kerja mengenai pentingnya keterbukaan informasi. (2)Proses pengklasifikasian Informasi telah berjalan sesuai regulasi, pelatihan pengelolaan informasi publik dan uji konsekuensi telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas PPID Pelaksana OPD mengenai pengelolaan informasi namun belum maksimal karena PPID Pelaksana OPD dijabat ex officio oleh Kasubag.Umum dan Kepegawaian, (3)Kegiatan mendokumentasikan Daftar Informasi Publik dan menyediakan Informasi Publik belum maksimal sebab PPID Pelaksana belum memiliki akses untuk memposting informasi di website.(4)Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan secara offline dan online namun pelayanan secara online belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Karya Desain adalah iklan layanan masyarakat berupa sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan mekanisme permohonan informasi secara offline dan online melalui website PPID Kabupaten Luwu Timur.

Kata kunci : Peran, PPID Pelaksana, Penyediaan Informasi, Pelayanan Informasi Publik