IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KOTA PAREPARE

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi
kebijakan penyediaan air bersih di Kota Parepare. Berdasarkan hal
tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran
mengenai implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kota Parepare
yang dilihat dari aspek sumber daya, komunikasi, karakteristik badan
pelaksanan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan sikap pelaksana.
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif untuk
mendapatkan gambaran implementasi kebijakan penyediaan air bersih di
Kota Parepare. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare, Dinas Pekerjaan
Umum Kota Parepare dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare.
Teknik dan instrumen pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumentasi, wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah sumber daya
manusia menyebabkan pelaksanaan penyediaan air bersih kurang
maksimal meskipun tidak terlalu dominan, dukungan dana yang masih
terbatas dengan dilakukannya penganggaran berdasarkan skala prioritas
dan masih kurangnya water treatmen atau penyaringan air untuk
meningkatkan kualitas air. Koordinasi antar badan pelaksana sudah
berjalan dengan baik yang ditandai dengan pembentukan pokja sanitasi.
Karakteristik badan pelaksana dengan masih dominannya kewenangan
pemerintah daerah mempercepat proses pencapaian sasaran kebijakan
dan pola hubungan birokrasi sangat mendukung pelaksanaan kebijakan.
Pada lingkungan sosial masih terdapat masyarakat yang belum mampu
dilayani oleh PDAM dengan tidak adanya pembukaan sambungan baru.
Pada lingkungan ekonomi, rendahnya tarif air menyebabkan PDAM tidak
dapat melakukan investasi untuk penyediaan air bersih. Pada lingkungan
politik dukungan aktor politik dalam hal ini DPRD Kota Parepare sangat
membantu pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan. Sikap pelaksana
dengan kecendrungan untuk patuh pada perintah atasan melahirkan
komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan responsifitas
instansi pelaksana terhadap keluhan pelanggan yang dilaksanakan
dengan pembentukan tim untuk menangani keluhan pelanggan dengan
standar waktu penyelesaian keluhan selama dua hari.