POLICY BRIEF PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR (STUDI PADA BUMI TAMALANREA PERMAI)

Pertumbuhan penduduk yang pesat mempengaruhi ketersediaan lahan dan keberlangsungan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka sesuai dengan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Bumi Tamalanrea Permai (BTP) merupakan salah satu kawasan pemukiman padat penduduk yang berada di terletak disebelah timur Kota Makassar yang berada di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea. Keterseediaan ruang terbuka hijau di BTP penting dalam rangka menjaga keseimbangan ekologis sehingga keberadaan ruang terbuka hijau dapat memenuhi kebutuhan masyarakat penghuninya. BTP berdasarkan pengamatan sementara terlihat bahwa keberadaan ruang terbuka hijau masih kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan kebijakan yang disusun dalam bentuk Policy Brief Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar (Studi pada Bumi Tamalanrea Permai) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan situasi/fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang selanjutnya pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan memiliki beberapa kendala seperti: (1) Minim dan tidak jelasnya sumber daya pelaksana ruang terbuka hijau, (2) Kurang maksimalnya konsistensi penyaluran informasi, (3) Minimnya ketersediaan anggaran, lahan dan fasilitas dan (4) Tidak jelasnya SOP yang berlaku. Permasalahan tersebut diikuti dengan rekomendasi kebijakan yaitu: (1) Menetapkan dengan rinci staf yang khusus menangani ruang terbuka hijau, (2) Tidak memberikan izin untuk mendirikan bangunan sebelum pembuat izin menyediakan ruang terbuka hijau di lokasi yang akan didirikan sebuah bangunan, (3) Memperhatikan ketersedian dan penyaluran anggaran dalam mengelola ruang terbuka hijau sehingga fasilitas-fasilitas lainnya dapat direalisasikan. Kata kunci: Policy Brief, Ruang Terbuka Hijau, Alternatif Kebijakan