PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN BUAKANA

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada umumnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kebijakan. Pelayanan publik juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah baik itu di tingkat pemerintah pusat ataupun daerah salah satunya ialah pada kelurahan. Kelurahan merupakan unit organisasi pemerintahan terkecil tetapi berperan penting karena berkomunikasi dan berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang masalah dan kebutuhan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Buakana Kota Makassar dimana pada penelitian ini ditemukan permasalahan bahwa Kelurahan Buakana belum memiliki standar pelayanan dengan komponen yang lengkap. Permasalahan ini jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk Menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Dari permasalahan tersebut penelitian, penelitian ini memiliki tujuan untuk Menyusun standar pelayanan pada Kelurahan Buakana. Penyusunanan standar pelayanan pada Kelurahan Buakana mencakup beberapa pelayanan di kelurahan yaitu Pelayanan Keterangan Tidak Mampu, Pelayanan Keterangan Usaha, Pelayanan Keterangan Pindah Penduduk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, telaah dokumen, Focus Group Discussion (FGD). Pada penyususnan standar pelayanan di Kelurahan Buakana ini memuat komponen penyampaian palayanan (service point) dan komponen pengelolaan pelayanan (manufacturing). Adapun output dari penelitian ini yaitu dokumen standar pelayanan yang telah ditetapkan Lurah Buakana yang menjadi acuan atau tolok ukur Kelurahan Buakana dalam memberikan dan menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Kelurahan, Output