ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN RUTIN PADA TK NEGERI PEMBINA BULUKUMBA

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis penyusunan laporan keuangan anggaran rutin pada TK Negeri Pembina Kabupaten Bulukumba, dengan indikator penelitian yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan anggaran rutin pada TK. Negeri Pembina Kabupaten Bulukumba.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif penelitian deskriptif bertujuan memberikan Gambaran atau Deskripsi tentang suatu keadaan secara Objektif melalui pengumpulan data adalah wawancara, pengamatan langsung ( Observasi ), dan Telah dokumen. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Organisasi dalam hal ini TK. Negeri Pembina Bulukumba. Untuk mendapatkan data dan informasi ditetapkan informan penelitian dari pegawai yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan pembuatan laporan keuangan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penyusunan laporan keuangan anggaran rutin ditinjau dari (1). Laporan Realisasi Anggaran TK Negeri Pembina Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 sudah berjalan dengan baik dengan melihat unsur –unsur pendapatan, belanja, transfer, surflus/defisit, pembiayaan, sisa lebih / kurang pembiayaan, serta memperhatikan sistem akuntansi pemerintahan daerah. (2). Neraca anggaran TK Negeri Pembina Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 sudah berjalan dengan baik sesuai gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. (3). Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ) TK Negeri Pembina Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 sudah berjalan dengan baik sesuai rancangan tentang maksud dan tujuannya, landasan hukum, ekonomi makro, kebijakan keuangan, pencapaian target kinerja APBD, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan. Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan laporan penyusunan anggaran rutin perlu memperhatikan unsur-unsur ankuntansi pemeritahan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.