TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA PADA DESA ULOE KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Alokasi Dana Desa Pada
Desa Uloe Kecamatan Dua Boocoe Kabupaten Bone dilihat dari beberapa indicator seperti
pengumuman kebijakan alokasi dana desa, laporan alokasi dana desa yang mudah
diakses, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, sarana untuk suara usulan rakyat
dan system pemberian informasi kepada publik.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan
datanya menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi alokasi dana desa pada desa
uloe kecamatan dua boccoe kabupaten bone belum transparan kepada masyarakat
desa. Ini dibuktikan dengan uraian sebagai berikut: (1) Dilihat dari segi pengumuman
kebijakan alokasi dana desa, maka desa uloe dikatakan belum transparan karena tidak
pernah mengumumkan postur alokasi dana desa padahal sudah ada papan pengumuman
sebagai perangkat yang mendukung. (2). Dilihat dari segi laporan ADD yang mudah
diakses maka desa uloe juga dikatakan belum transparan karena masyarakat belum aktif
mengakses laporan , serta BPD yang belum menjalankan fungsinya dan kepala desa
belum aktif bersosialisasi terhadap pentingnya pengawasan dari masyarakat. (3). Dilihat
dari segi laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu maka desa uloe belum dikatakan
transparan ini dibuktikan dengan bukti faktur dan kwitansi yang terlambat disahkan.
(4).Dilihat dari sarana untuk suara usulan rakyat maka desa uloe masih sekadar sarana
formal yaitu MUSREMBANG dan dilaksanakan di gedung milik swasta. Kemudian, usulan
rakyat masih banyak yang belum masuk dalam skala prioritas (5). Dilihat dari segi sistem
pemberian informasi kepada publik maka desa uloe juga masih jauh dari pemberian
informasi kepada publik yang berbasis teknologi, sedangkan yang masih bersifat
tradisional hanya dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat dengan bentuk tudang
tudang sipulung. Saran penulis (1) membuat papan pengumuman yang lebih besar
sebanyak jumlah dusun. (2). Kepala desa lebih aktif bersosialisasi kepada masyarakat
tentang pentingnya pengawasan agar masyarakat mudah mengakses kebijakan desa.(3).
Memberikan insentif dan punishment berupa pengurangan honor kepada pegawai yang
lalai menyusun laporan pertanggungjawaban ADD.(4). Membangun model perencanaan
partisipasi berkala, yaitu menyelenggarakan tudang sipulung sebulan sekali untuk
menampung aspirasi masyarakat.(5). Membangun sistem informasi teknologi, contohnya
membangun website desa dan membuat group komunita desa Uloe agar postur ADD bisa
diekspose melalui media facebook.