FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pelayanan perizinan
mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pengelolaan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) pada
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Polewali Mandar.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik
pengumpulan datanya dengan menggunakan pedoman wawancara, telaah
dokumen dan obsevasi, sedangkan teknik analisis data yang dipakai dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian didasarkan pada sistem pengelolaan pemberian izin
mendirikan bangunan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan
serta pedoman dan tata cara pemberian izin mendirikan bangunan yang termuat
dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang retribusi izin mendirikan
bangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari prosedur dan kemampuan sumberdaya
manusia yang telah terlaksana dengan kategori baik meskipun dari sisi partisipasi
masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Alasan adanya kategori baik pada dua
sub variabel tersebut diatas karena telah tersusunnya standar operasioan prosedur
(SOP) yang menjadi dasar prosedur pelayanan dan pemberian IMB, tersedianya
sumberdaya manusia yang kompeten serta diupayakannya peningkatan
kemampuan sumberdaya manusia aparatur pada Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Kabupaten Polewali Mandar melalui pendidikan dan pelatihan
keterampilan.
Namun untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan pemberian izin
mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten
Polewali Mandar perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya
IMB kepada masyarakat, pemberian pendidikan teknis yang sesuai dengan jenis
pelayanan serta pelatihan keterampilan yang berkelanjutan bagi pegawai yang
bertanggungjawab terhadap pelayanan pengelolaan pemberian IMB serta terus
membina partisipasi dari masyarakat