KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KELURAHAN CABENG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Tetapi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan, menerima 354 laporan atau pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi terkait pelayanan publik selama tahun 2017. Dengan adanya hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik pada kantor kelurahan cabenge kecamatan lilirilau kabupaten soppeng.
Penelitian ini mengambil teori Hardiansyah yang daat melihat dan mengukur tingkat kualitas pelayanan publik pada kantor kelurahan cabenge Kecamatan lilirilau kabupaten soppeng yang terdiri dari lima aspek yaitu Tangible (Berwujud), Reliabitty (kehandalan), Responsiviness (respon), Assurance (jaminan), dan Emphaty (empati). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Sementara teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan Kuesioner, observasi, telaah dokumen, wawancara. Kuesioner dibagikan kepada masyarakat yang pernah datang ke kantor kelurahan cabenge, dan informan wawancara penelitian ini adalah masyarakat dan pihak kantor kelurahan. Data dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan analisis frekuensi, kemudian mencari nilai rata - rata, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek Reliabitty (Kehandalanan) sangat baik dalam kualitas pelayanan publik karena pegawai kantor kelurahan cabenge memberikan pelayanan yang baik dan cepat dengan memanfaatkan peralatan kerja yang ada. Kemudian aspek Emphaty (empati) dimana pegawai kantor kelurahan tidak melakukan diskriminatif. Sedangkan untuk aspek Tangible (berwujud), Responsiviness (respon), dan Assurance (jaminan) menunjukkan nilai yang kurang baik dimana fasilitas pada kantor kelurahan kurang lengkap, pegawai kurang merespon dalam menghadapi keluhan masyarakat dan tidak ada kepastian biaya dalam pengurusan surat. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap kantor kelurahan cabenge dapat meningkatkan kualitas pelayanan seperti mendisiplinkan jam kerja dan jam istirahat pegawai, melengkapi peralatan kerja yang dibutuhkan, memberikan pendidikan komputer kepada pegawai yang belum mahir, meningkatkan keramahan dalam memberikan pelayanan, memberikan kepastian biaya dalam pengurusan surat, serta lebih mendahulukan kepentingan masyarakat.