IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tatak, Dwi Prakoso (2017) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Other thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.

[thumbnail of Tatak Dwi Prakoso Sudjadi.pdf] Text
Tatak Dwi Prakoso Sudjadi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (940kB)

Abstract

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan
Izin Mendirikan Bangunan selama pengimplementasian Kebijakan Izin Mendirikan
Bangunan di jalankan, sementara penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui
bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kecamatan
Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini mengambil Implementasi Kebijakan Edward III dari Widodo
bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan Komunikasi
(transmisi informasi, kejelasan informasi, konsistensi informasi), sumber daya
(sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kewenangan), Disposisi (karakter
pelaksana dan insentif), struktur birokrasi (standar operasional prosedur,
fragmentasi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan
datanya dengan menggunakan wawancara, observasi, dan telaah dokumen, sedangkan
teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada variabel komunikasi (transmisi
informasi, kejelasan informasi, konsistensi informasi) sudah dilakukan oleh pihak
Kecamatan Polewali melalui penyampaian informasi tentang kebijakan IMB kepada
staf Kecamatan namun sosialisasi tidak pernah dilakukan kepada masyarakat tetapi
melalui papan-papan pengumuman yang berada di Kantor Kecamatan sudah tertera
pelayanan IMB dengan sangat jelas. Variabel sumber daya (sumber daya manusia,
anggaran, sarana prasarana, kewenangan) masih belum memadai di Kantor
Kecamatan Polewali. Variabel disposisi (karakter pelaksana dan insentif) dalam
pelayanan berlaku adil dan sangat baik tidak memandang siapa yang dilayaninya, pada indikator insentif, di Kecamatan Polewali pegawai yang melaksanaan
pemantauan langsung lokasi yang akan dibuatkan IMB tidak diberikan insentif, yang
didapat perbulan hanya sebatas gaji saja. Variabel struktur birokrasi (standar
operasional Prosedur, fragmentasi) pelayanan IMB sudah diimplementasikan sesuai
SOP meskipun masih terkendala di lambannya pelayanan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara > 2017
Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara
Depositing User: Teknologi Informasi
Date Deposited: 16 Aug 2024 02:12
Last Modified: 16 Aug 2024 02:12
URI: https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/985

Actions (login required)

View Item
View Item