Ade Agung Syahputra, Ade Agung Syahputra (2025) POLICY BRIEF: IMPLEMENTASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA MAKASSAR. Perpustakaan Politeknik STIA LAN Makassar.
1.SAMPUL LUAR.pdf
Download (153kB)
3.HALAMAN PENGESAHAN.pdf
Download (740kB)
4.HALAMAN PERSETUJUAN.pdf
Download (703kB)
5.SURAT PERNYTAAN KEASLIAN.pdf
Download (214kB)
7.ABSTRACT.pdf
Download (371kB)
8.KATA PENGANTAR.pdf
Download (54kB)
9.DAFTAR ISI.pdf
Download (61kB)
10.DAFTAR TABEL.pdf
Download (126kB)
11.DAFTAR GAMBAR.pdf
Download (128kB)
12.BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (124kB)
13.BAB II STUDI PUSTAKA.pdf
Download (156kB)
14.BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (125kB)
15.BAB IV PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (323kB)
16.BAB V PENUTUP.pdf
Download (936kB)
17.DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (92kB)
18.LAMPIRAN DAN BIODATA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (352kB)
Abstract
Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam sistem perizinan pembangunan, salah satunya dengan mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Di Kota Makassar, implementasi kebijakan ini telah diberlakukan secara penuh pada tahun 2024.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Makassar, menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Informan terdiri dari pegawai DPMPTSP, Dinas Penataan Ruang, serta masyarakat sebagai pemohon izin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBG masih menghadapi tantangan, antara lain terbatasnya akses dan pemahaman informasi oleh masyarakat non-teknis, beban biaya jasa profesional dalam pemenuhan standar teknis, serta Keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM. Di sisi lain, sebagian masyarakat menunjukkan kepatuhan karena faktor hukum dan kesadaran akan legalitas. Penelitian ini merekomendasikan Penguatan Sosialisasi Digital dan Konvensional, Penyediaan Layanan Konsultasi Terjangkau Atau Disubsidi di Tingkat Kecamatan, Penambahan SDM Teknis dan Optimalisasi fasilitas pelayanan.Temuan ini diharapkan menjadi masukan kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan PBG di Kota Makassar.
Kata kunci: Persetujuan Bangunan Gedung, Kepatuhan Masyarakat, Implementasi Kebijakan
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara > 2025 |
| Depositing User: | Teknologi Informasi |
| Date Deposited: | 27 Oct 2025 00:50 |
| Last Modified: | 27 Oct 2025 00:50 |
| URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/2506 |

