Fahri, Fahri (2025) EVALUASI KEBIJAKAN PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK. Perpustakaan Politeknik STIA LAN Makassar.
1. SAMPUL LUAR.pdf
Download (100kB)
2. SAMPUL DALAM.pdf
Download (103kB)
3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf
Download (121kB)
4. HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.pdf
Download (286kB)
5. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf
Download (151kB)
7. ABSTRACT.pdf
Download (150kB)
8. KATA PENGANTAR.pdf
Download (116kB)
9. DAFTAR ISI.pdf
Download (128kB)
10. DAFTAR TABEL.pdf
Download (97kB)
11. DAFTAR GAMBAR.pdf
Download (94kB)
12. DAFTAR LAMPIRAN.pdf
Download (109kB)
13. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (212kB)
14. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
Download (297kB)
15. BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (273kB)
16. BAB IV PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (840kB)
17. BAB V OUTPUT PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (231kB)
18. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (152kB)
19. LAMPIRAN DAN BIODATA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Penilaian ini merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah maladministrasi. Fokus penelitian diarahkan pada empat instansi di Kabupaten Maros, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Lau, dan Puskesmas Mandai, yang mewakili zona kuning dan zona hijau dalam hasil penilaian kepatuhan tahun 2024.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan standar pelayanan dan transparansi informasi. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jenis layanan yang dinilai, potensi bias data wawancara, dan ketiadaan mekanisme monitoring lanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan instrumen penilaian serta peningkatan partisipasi instansi dan masyarakat dalam proses evaluasi.
Kata kunci: Evaluasi kebijakan, penilaian kepatuhan, pelayanan publik, Ombudsman RI, William N. Dunn
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara > 2025 |
| Depositing User: | Teknologi Informasi |
| Date Deposited: | 21 Aug 2025 03:50 |
| Last Modified: | 21 Aug 2025 03:50 |
| URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/2386 |

