Ayu Indriyanti Rezky S. Dawing, Ayu Indriyanti Rezky S. Dawing (2025) Implementasi Kebiijakan Penyetaraan Jabatan Pengawas Kedalam Jabatan Fungsional Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
1. SAMPUL LUAR.pdf
Download (59kB)
3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf
Download (202kB)
4. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf
Download (210kB)
5. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf
Download (168kB)
7. ABSTRACT.pdf
Download (264kB)
8. KATA PENGANTAR.pdf
Download (83kB)
9. DAFTAR ISI.pdf
Download (15kB)
10. DAFTAR TABEL.pdf
Download (6kB)
11. DAFTAR GAMBAR.pdf
Download (5kB)
12. DAFTAR LAMPIRAN.pdf
Download (5kB)
13. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (364kB)
14. BAB II STUDI PUSTAKA.pdf
Download (576kB)
15. BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (30kB)
16. BAB IV PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (913kB)
17. BAB V PENUTUP.pdf
Download (93kB)
18. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (90kB)
19. LAMPIRAN DAN BIODATA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstract
Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kebijakan nasional tentang penyederhanaan birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Kebijakan ini mengharuskan penyederhanaan struktur organisasi melalui penghapusan jabatan struktural eselon III dan IV yang kemudian disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan responsif dalam menghadapi tantangan pelayanan publik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan desain studi deskriptif. Teori implementasi kebijakan yang digunakan sebagai landasan analisis adalah model Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai dan pejabat terkait di lingkungan BKPSDMD Kota Makassar. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Sekretaris BKPSDMD Kota Makassar, para Kepala Bidang, serta pejabat pengawas yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional di BKPSDMD Kota Makassar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyetaraan jabatan di BKPSDMD Kota Makassar telah berjalan secara administratif, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemahaman tugas fungsional yang baru, keterbatasan pelatihan, serta resistensi dari sebagian pegawai. Faktor komunikasi kebijakan dan kesiapan sumber daya manusia menjadi aspek krusial yang memengaruhi efektivitas implementasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas pegawai serta sosialisasi yang lebih intensif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
Kata kunci: Implementasi kebijakan, penyetaraan jabatan, jabatan fungsional, BKPSDM, Van Meter dan Van Horn
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > 2025 |
| Depositing User: | Teknologi Informasi |
| Date Deposited: | 27 Oct 2025 23:52 |
| Last Modified: | 27 Oct 2025 23:52 |
| URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/2508 |

