Maidah, Maidah (2026) KESIAPAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
1. SAMPUL LUAR.pdf
Download (83kB)
2. HALAMAN PENGESAHAN.pdf
Download (271kB)
3. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf
Download (271kB)
4. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf
Download (262kB)
6. ABSTRACT.pdf
Download (397kB)
7. KATA PENGANTAR.pdf
Download (101kB)
8. DAFTAR ISI.pdf
Download (119kB)
9. DAFTAR TABEL.pdf
Download (59kB)
10. DAFTAR GAMBAR.pdf
Download (70kB)
11. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (177kB)
12. BAB II STUDI PUSTAKA.pdf
Download (245kB)
13. BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (131kB)
14. BAB IV HASIL PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (735kB)
15. BAB V PENUTUP.pdf
Download (118kB)
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (117kB)
17. LAMPIRAN DAN BIODATA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (266kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat
kesiapan implementasi e-government pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana
implementasi e-government pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Data penelitian dikumpulkan melalui
wawancara mendalam terhadap 9 orang informan yang dipilih secara
purposive. Metode analisis yang digunakan terdiri dari pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian Implementasi e-government pada BKAD Provinsi
Sulawesi Selatan dikategorikan sebagai cukup siap tetapi belum optimal.
Keunggulan utama termasuk aplikasi inti (SIMAKDA, SIPD, dan SIMBADA)
yang relatif mudah digunakan, portal resmi yang memberikan keterbukaan
informasi, dan dukungan dan insentif kepada pegawai untuk meningkatkan
kemampuan ICT mereka. Namun demikian, banyak tantangan masih
dihadapi. Ini termasuk kebijakan yang tidak selaras di tingkat pusat dan
daerah, kekurangan tenaga IT, ketidakstabilan jaringan di beberapa OPD,
dan sistem keamanan data yang tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan
masalah seperti keterlambatan layanan publik digital, rendahnya efisiensi
integrasi data, risiko keamanan siber, dan masalah dalam menjaga
keberlanjutan layanan. Oleh karena itu, untuk memungkinkan BKAD
mencapai standar pemerintahan digital yang lebih efisien, aman, dan
berkelanjutan, diperlukan peningkatan infrastruktur, regulasi, dan kapasitas
SDM.
Kata Kunc
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > 2026 |
| Depositing User: | Teknologi Informasi |
| Date Deposited: | 21 Apr 2026 07:13 |
| Last Modified: | 21 Apr 2026 07:13 |
| URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/2591 |

